Aptoodet.com – Pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol di Korea Selatan telah mengejutkan dunia dan memicu kegemparan politik di dalam negeri.
Keputusan ini, yang diambil pada Selasa (3/12/2024) tengah malam, telah mengubah lanskap politik dan sosial negara tersebut, menciptakan kekacauan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, dilansir dari CNBC Indonesia.
Baca juga: Bitcoin Diburu Jadi Emas Baru di Era Digital, Ini Alasannya
Latar Belakang Deklarasi Darurat Militer
Presiden Yoon menuduh oposisi sebagai “kekuatan anti-negara pro-Korea Utara” dan menyatakan bahwa mereka telah menciptakan krisis yang mengancam tatanan konstitusional.
“Saya mendeklarasikan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara dan untuk memberantas kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang memeras kebebasan rakyat kita,” kata Yoon, seperti yang dilansir The Guardian.
Namun, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran luas karena memberikan otoritas kepada militer untuk menangkap tanpa surat perintah, membatasi kebebasan berkumpul, dan mengontrol media.
Kekhawatiran ini segera terlihat dalam bentuk protes besar-besaran di luar gedung Majelis Nasional di Seoul. Ratusan demonstran berkumpul, meneriakkan “Hapus darurat militer!” dan menuntut pencabutan keputusan tersebut.
Protes ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam dalam menghadapi langkah-langkah yang dianggap otoriter.
Baca juga: Tanggung Jawab Sosial Tokoh Publik: Pembelajaran dari Insiden Gus Miftah
Reaksi Partai Politik dan Pimpinan Oposisi
Partai Demokrat, oposisi utama dengan mayoritas kursi di parlemen, langsung menggelar sidang darurat.
Ketua Partai Demokrat, Lee Jae-myung, menyatakan dalam siaran langsung, “Negara ini akan diperintah oleh tank, kendaraan lapis baja, dan tentara dengan senjata.
Ekonomi kita akan runtuh.” Pernyataan ini menggambarkan ketakutan yang mendalam terhadap dampak darurat militer bagi stabilitas ekonomi dan sosial Korea Selatan.
Menariknya, tidak hanya pihak oposisi yang menolak langkah Yoon.
Han Dong-hoon, ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai konservatif yang dipimpin oleh Yoon, juga mengecam keputusan tersebut sebagai “salah” dan berjanji “menghentikannya bersama rakyat.”
